Mamuju , Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) tahun anggaran 2024 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak dalam rapat paripurna DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Sulbar tahun anggaran 2024 dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah tahun 2024, Rabu, 11 Juni 2025.
Selain memberi penilaian WTP, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak juga mengungkap, tiga catatan permasalahan yang menjadi temuan dalam pemeriksaan LKPD…
Makassar, 10 Juni 2025 — Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir melakukan kegiatan seleksi uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
Seleksi ini bertujuan untuk menilai potensi serta kompetensi manajerial dan teknis para pejabat yang menduduki jabatan strategis DI Pemkab Pasangkayu, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir menegaskan pentingnya proses uji…
Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum penting dalam sejarah dan perjalanan bangsa. Pada tahun 2025 ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya" yang menegaskan kembali komitmen seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai-nilai dasar negara sebagai landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan bersatu.
Sejarah Singkat Pancasila
Pancasila, yang terdiri dari lima sila, lahir dari pemikiran luhur para pendiri bangsa pada tanggal 1 Juni 1945. Lima sila tersebut yaitu:
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan …
MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) menghadiri acara Ulang Tahun (Ultah) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar ke-42, Sabtu, 31 Mei 2025.
Pada kesempatan itu, SDK mengungkapkan, pihaknya ingin menyatukan visi pengawasan program-program prioritas daerah.
"Hari ini kita menghadiri ulang tahun BPKP Sulbar. Sebagai mitra kita, tentu kita ingin menyatukan visi pengawasan," kata SDK.
Ia pun meminta, BPKP Provinsi Sulbar ikut memberikan pengawasan terhadap program prioritas, seperti pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
"Saya memohon pada BPKP untuk turun ikut memberikan pengawasan, supaya program itu betul-betul yang sampai ke masyarakat. Katakanlah pengentasan…
Read More
Polman - Gubernur Suhardi Duka (SDK) bersama Wakilnya Salim S Mengga, melakukan kunjungan ke Desa Polewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sabtu, 24 Mei 2025. Turut Hadir Inspektur Daerah Prov. Sulbar, M. Natsir mendampingi Kunjungan Kerja Gubernur.
Dalam kunjungan tersebut, SDK dan Salim S Mengga mengungkapkan, seluruh program dalam visi dan misinya bersama SDK, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi ke-33 Indonesia ini.
Salim S Mengga dalam kesempatan itu mengungkapkan, ke depan dirinya bersama SDK akan mendengarkan seluruh permintaan masyarakat untuk direalisasikan, sesuai dengan kemampuan daerah.
"Karena itu, harapan…
Read More
Mamuju, 22 Mei 2025 , Sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7/2946/OTDA tanggal 19 Mei 2025, Inspektur Pembantu Wilayah II, Suhendra dan Tim melaksanakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang difokuskan pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tahun 2024, di Ruang Rapat Kantor inspektorat Daerah Prov. Sulbar.
Kegiatan PKS ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal tim Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi terhadap LPPD, serta memastikan bahwa proses evaluasi berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pelatihan ini,…
Read More
Mamuju, (20 Mei 2025) — Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Tim Manajemen Risko Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Manajemen Risiko, bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar.
Ranpergub ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan Ranpergub ini juga selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Manajemen…
Read More
Mamuju, 21 Mei 2024 — Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Inspektorat Daerah melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPBE dengan fokus utama pada pengukuran dan ketepatan penerapan Arsitektur SPBE. Selain itu, rapat juga membahas rencana pengembangan beberapa aplikasi digital guna mendukung kegiatan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. I Inspektorat, dan dihadiri oleh Inspektur, M. Natsir serta tim teknis SPBE Inspektorat Daerah. Rapat bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi arsitektur SPBE telah sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan sistem berbasis digital dalam pelaksanaan fungsi…
Read More
Mamuju (20 Mei 2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi kepada calon percontohan Desa Antikorupsi yang berasal dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dihadiri oleh Inspektur Daerah Prov. Sulbar, M. Natsir bersama Inspektur Pembantu Wilayah Khusus, Khairani dan Tim Desa Antikorupsi Sulawesi Barat secara Daring bertempat di Ruang Rapat Inspektur.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional “Desa Antikorupsi” yang bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi sejak…
Read More
Inspektur Daerah Prov. Sulbar, M. Natsir yang juga sebagai Ketua Perwakilan BWI Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama Bidang Masyarakat Islam Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat mengadakan kegiatan pembinaan bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI), dan para Nazhir wakaf se-Kabupaten Mamuju. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan sinergi antar lembaga dalam pengelolaan aset wakaf secara profesional dan produktif, Senin, 19 Mei 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini dihadiri oleh para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku PPAIW, pengurus P-BWI Kabupaten, serta para Nazhir dari berbagai kecamatan.…
Read More
Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat internal membahas tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dari tahun 2006 hingga 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, bertempat di Ruang Rapat Tindak Lanjut Kantor Inspektorat, Jumat, 16 Mei 2025
Rapat yang berlangsung di kantor inspektorat Sulbar ini dipimpin oleh Auditor Madya, Kisman, dan dihadiri oleh Tim TLHP Inspektorat . Pembahasan menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan BPK dalam jangka waktu 60 hari sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sebagai…
Read More
Inspektur Daerah Prov. Sulbar, M. Natsir mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S. Mengga melakukan kunjungan kerja ke Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Selasa 13 Mei 2025.
Kunjungannya dalam rangka melakukan dialog bersama masyarakat dan pihak PT. Letawa perihal penyelesaian dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan PT. Letawa.
Turut hadir pada kesempatan itu, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Forkopimda, sejumlah Kepala OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Pasangkayu, serta sejumlah masyarakat.
Read More
Mamuju, 8 Mei 2025 – Sekretaris Inspektorat, Abd. Syahid Hasan menerima kunjungan PT Taspen (Persero) Cabang Mamuju dalam rangka melakukan kegiatan Sosialisasi Ketaspenan sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengenai hak dan manfaat kepesertaan Taspen, serta pengenalan berbagai produk unggulan Taspen Group, bertempat di Aula Lt. II Kantor Inspektorat Daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Para Inspektur Pembantu Wilayah dan Seluruh Staf ASN Lingkup Inspektorat Daerah dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para ASN terkait program jaminan sosial yang dikelola oleh Taspen, termasuk…
Read More
Mamuju, 8 Mei 2025, Dalam rangka memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan koordinasi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Tim Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah II, Suhendra dan JF Auditor, Dwi Cahyo dan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Ruang Kerja Kejati.
Pertemuan tersebut membahas berbagai bentuk kerja sama strategis dalam pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi antar-lembaga dalam pengawasan dan penegakan integritas birokrasi,” ujar Irban Wil. II, Suhendra “Kami berharap melalui sinergi ini, proses pengawasan…
Read More
Mamuju, 7 Mei 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui, Andi Nurlianti Nurdin dan Tim menggelar Rapat Monitoring Pelayanan Publik pada hari Rabu, 7 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Irban Wil. III. Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah III, Andi Nurlianti Nurdin dan dihadiri oleh Tim Monitoring Pelayanan Publik Inspektorat.
Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Beberapa indikator utama yang dibahas meliputi ketersediaan standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan, sistem…
Read More
Mamuju, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan pelatihan daring bagi tim penilai manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), bertempat di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 5 Mei 2025.
Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan manajemen risiko SPBE yang sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai…
Read More
Mamuju, 29 April 2025 – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai standar serta prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Monitoring dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa aspek yang menjadi fokus pemantauan antara lain kesesuaian standar pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta keterbukaan informasi publik.
Irban Wil. III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Andi Nurlianti Nurdin, menyampaikan bahwa kegiatan…
Read More
Mamuju, Dalam upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas pengawasan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Barat, Inspektur Dearah Prov. Sulbar, M. Natsir bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Bersama Gubernur Sulawesi Barat, bertempat di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Barat, Jumat, 25 April 2025.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi, meningkatkan kolaborasi, serta menyusun strategi pengawasan terpadu demi mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Kepala Inspektorat Sulawesi Barat, M. Natsir menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mengawal pelayanan publik. “Koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menyamakan langkah dan memperkuat…
Read More
Mamuju, Inspektur Daerah Prov. Sulbar, M. Natsir bersama Irban Wil. Khusus, Kairani dan Tim TPID Inspektorat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 23 April 2025.
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber pendapatan dan menertibkan administrasi perpajakan.
Dalam arahannya, SDK mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) beralih dari paradigma orientasi belanja ke orientasi pendapatan. Menurutnya, dengan memaksimalkan pemasukan, belanja daerah dapat lebih terarah sesuai perencanaan.
Read More
Inspektur Daerah Prov. Sulbar, M. Natsir menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga bersama sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar di ruang kerja Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 23 April 2025
Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga, menekankan agar masing-masing OPD membuat surat pengawasan dalam setiap mengerjakan setiap proyek. Setiap perusahaan yang masuk dalam daftar memiliki sangkutan tidak dibolehkan mengikuti tender.
Selain itu, OPD juga diminta mendisiplinkan pegawainya agar memperketat kinerja pegawai yang ada di pemprov Sulbar. Memberikan konsekuensi kepada pegawai yang meninggalkan kantor sebelum jam pulang kantor.
ia…
