Mamuju, 23 September 2025 – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, bersama Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar menghadiri kegiatan Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini merupakan bagian dari Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Exit meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sulawesi Barat tersebut dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, dan dihadiri perangkat daerah terkait yang memiliki keterkaitan dengan program ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pemeriksaan yang dilakukan tim BPK RI.
“Kami menyambut baik pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan pendahuluan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat strategi dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang disampaikan agar program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, memaparkan sejumlah poin-poin penting dari hasil pemeriksaan pendahuluan.
“Tujuan pemeriksaan pendahuluan ini adalah memastikan bahwa program ketahanan pangan mampu menjawab tantangan di lapangan, seperti distribusi, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan sebelum memasuki pemeriksaan terinci,” ungkap ketua tim.
Lebih lanjut ia menyampaiakn Pemprov Sulbar telah melakukan langkah stabilisasi harga melalui program Gerakan Pangan Murah yang rutin dilaksanakan. Namun, kami melihat masih ada beberapa aspek pelaksanaan yang perlu dioptimalkan ke depannya agar dampaknya lebih luas dan berkesinambungan
Menanggapi hal tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, menegaskan komitmen Inspektorat dalam mengawal tindak lanjut pemeriksaan BPK.
“Kita sudah mendapat sejumlah catatan penting yang harus kita tindaklanjuti dengan baik. Program pangan ini adalah program nasional yang tentunya membutuhkan kolaborasi dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah dimuat dalam visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Ini merupakan tugas bersama kita semua, dan Inspektorat akan terus mengawal hingga pelaksanaan pemeriksaan terinci nantinya,” ujar M. Natsir.
Melalui kegiatan exit meeting ini, diharapkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPK RI semakin solid dalam mewujudkan program ketahanan pangan yang berkelanjutan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
