Mamuju –
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri Entry Meeting
Pemeriksaan Kinerja Terinci Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK
RI) yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat,
Senin (26/10/2026).
Pemeriksaan
tersebut mencakup dua fokus utama, yakni pemeriksaan kinerja atas peran
pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian program ketahanan energi nasional
Tahun Anggaran 2025 serta pemeriksaan kinerja atas peran pemerintah daerah
dalam peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan pada komoditas
sapi/daging sapi untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan Tahun Anggaran
2024 sampai dengan Semester I Tahun 2026 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat.
Entry meeting
dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Amir A. Dado.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi seluruh
perangkat daerah terkait dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Ia juga
mengharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyiapkan data dan dokumen yang
dibutuhkan, serta memberikan informasi secara akurat kepada tim pemeriksa.
Kegiatan
kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK RI mengenai
ruang lingkup, tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan pemeriksaan kinerja
terinci. Pemaparan tersebut menjadi bagian penting untuk menyamakan pemahaman
antara tim pemeriksa dan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan pemeriksaan
berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Inspektur
Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa Inspektorat
Daerah siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan melalui koordinasi dan penguatan
fungsi pengawasan internal.
“Pemeriksaan
kinerja ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan
bahwa program ketahanan energi dan ketahanan pangan dilaksanakan secara
efektif, efisien, dan akuntabel. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat
memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa serta menindaklanjuti setiap
rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai upaya perbaikan tata kelola
pemerintahan,” ujar M. Natsir.
Ia menambahkan,
peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam mendorong
peningkatan kualitas pengelolaan program pembangunan, memastikan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta memitigasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Melalui
pemeriksaan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat semakin
memperkuat tata kelola program ketahanan energi dan pangan, meningkatkan
efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.