Polewali Mandar
– Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat mendampingi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia dalam pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan di
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, Rabu (28/10/2026).
Pemantauan ini
difokuskan pada komoditas cabai merah dan cabai rawit yang tercatat sebagai
komoditas dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Provinsi Sulawesi
Barat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri pada minggu
ketiga Oktober 2026.
Tim Itjen
Kemendagri yang dipimpin oleh Okky Pardede selaku Ketua Tim melakukan
pemantauan harga di Pasar Sentral Kabupaten Polewali Mandar, didampingi Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Polewali Mandar dan jajaran
perangkat daerah terkait.
Dalam kegiatan
tersebut, tim berdialog langsung dengan para pedagang untuk memperoleh
informasi mengenai perkembangan harga cabai merah dan cabai rawit, kondisi
transaksi di pasar, serta asal pasokan komoditas yang diperdagangkan.
Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.
Ketua Tim Itjen Kemendagri, Okky Pardede, menjelaskan bahwa pemantauan langsung kepada pedagang menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui perkembangan harga dan kondisi pasokan komoditas pangan di daerah.
Kegiatan
kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke petani cabai di Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar. Dalam kunjungan tersebut, tim berdiskusi langsung
dengan petani untuk melihat kondisi pertanaman, ketersediaan hasil produksi,
serta potensi pasokan cabai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut Okky,
pemantauan pada tingkat petani diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh
mengenai rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi ke pasar. Hal ini
menjadi penting dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan menjelang
perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang kemudian disusul periode bulan
Ramadan.
“Melalui
pemantauan ini, kita ingin memastikan ketersediaan pasokan cabai tetap
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tekanan terhadap harga
dapat diantisipasi dan kenaikan harga yang signifikan dapat diminimalkan,”
ujarnya.
Sementara itu, ditempat
terpisah, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan
bahwa pendampingan yang dilakukan APIP merupakan bentuk dukungan terhadap upaya
pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
Menurutnya,
pemantauan secara langsung perlu didukung dengan koordinasi dan tindak lanjut
yang konkret dari perangkat daerah terkait, khususnya dalam memastikan
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta kesinambungan produksi
komoditas pangan strategis.
“Hasil
pemantauan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan
TPID untuk mengambil langkah antisipatif yang tepat, terutama dalam menjaga
ketersediaan pasokan cabai dan melindungi daya beli masyarakat,” ujar M.
Natsir.
Melalui
kegiatan pemantauan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Itjen
Kemendagri dan TPID diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pengendalian
inflasi, menjaga stabilitas harga cabai merah dan cabai rawit, serta memastikan
ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat menjelang periode peningkatan
kebutuhan akhir tahun dan Ramadan.