DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
Dasar Hukum Pembentukan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan sejumlah
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memperkuat
sistem pengawasan di tingkat provinsi dan meningkatkan kualitas pemerintahan
daerah. Beberapa dasar hukum utama pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat adalah:
·
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 208 dalam UU ini mengatur bahwa setiap provinsi wajib memiliki
inspektorat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas pemerintahan di daerah tersebut, termasuk pemeriksaan keuangan,
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pencegahan korupsi.
·
Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengawasan internal yang wajib dilakukan
oleh instansi pemerintah, termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat,
guna memastikan setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
· Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
4 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4);
2. Dasar Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki tugas dan fungsi yang
sesuai dengan prinsip pengawasan internal pemerintahan daerah, yang meliputi:
· Pengawasan Pemerintahan
Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan
kegiatan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan bahwa semua
kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berjalan dengan efisien dan efektif.
· Pemeriksaan Keuangan
Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan keuangan daerah agar
dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Ini meliputi audit laporan
keuangan daerah serta mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan yang ada.
· Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi
Inspektorat berperan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi
di lingkungan pemerintahan daerah, melalui audit, pemantauan, dan rekomendasi
untuk memperbaiki sistem yang rentan terhadap praktik korupsi.
· Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan
kegiatan pemerintah daerah di setiap sektor, guna memastikan pencapaian tujuan
pembangunan daerah secara maksimal.
· Pembinaan dan Penyuluhan
Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada aparat pemerintah di Provinsi
Sulawesi Barat mengenai pengelolaan administrasi dan keuangan yang baik serta
prinsip-prinsip pengawasan yang efektif.