Mamuju –
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) melimpahkan kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (13/10/2026).
Pelimpahan
kasus tersebut dilakukan oleh Auditor Ahli Madya Inspektorat Sulbar, Kisman,
dan diterima langsung oleh Sekretaris MP-PKD Provinsi Sulawesi Barat, Moh. Ali
Chandra.
Pelimpahan ini
merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan terkait kerugian
daerah serta mendorong penyelesaian kasus TGR sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Langkah ini juga menjadi bentuk koordinasi antara Inspektorat Daerah
dan BPKAD dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan,
dan akuntabel.
Inspektur
Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan bahwa tindak lanjut hasil
pemeriksaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan
internal pemerintah, terutama dalam memastikan setiap temuan yang mengakibatkan
kerugian daerah ditangani secara serius dan dituntaskan sesuai mekanisme yang
berlaku.
“Pelimpahan
kasus Tuntutan Ganti Rugi ini merupakan bentuk komitmen Inspektorat dalam
mengawal penyelesaian kerugian daerah. Kami berharap setiap kasus dapat
ditindaklanjuti secara tepat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga pemulihan kerugian daerah dapat berjalan optimal dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat,” ujar M. Natsir.
Sementara itu,
Sekretaris MP-PKD Provinsi Sulawesi Barat, Moh. Ali Chandra, menyampaikan bahwa
pelimpahan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian kerugian
daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Kami menyambut
baik pelimpahan kasus ini sebagai bentuk sinergi dalam mendorong penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya, kasus yang dilimpahkan akan ditindaklanjuti
sesuai tugas dan kewenangan Majelis Pertimbangan serta ketentuan yang berlaku,”
ungkap Moh. Ali Chandra.
Melalui
pelimpahan ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat
peran pengawasan dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam memastikan tindak
lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif. Upaya tersebut diharapkan dapat
mendukung penyelesaian kerugian daerah secara tertib serta mewujudkan tata
kelola pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang bersih, berintegritas, dan
akuntabel.