Mamuju —
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, selaku Ketua Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD), memimpin pelaksanaan Sidang
Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)
Non-Bendahara, Senin (2/11/2026), bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan
dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka,
yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta
mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui pelaksanaan sidang MPPKD
ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen terhadap
penegakan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam
pengelolaan keuangan daerah.
Dalam
pelaksanaan sidang tersebut, Junda Maulana didampingi Kepala Inspektorat
Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, selaku Sekretaris
merangkap Anggota; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra,
selaku Anggota; serta Asisten Administrasi Umum, Habibi Azis, selaku Anggota
yang mengikuti jalannya sidang secara daring.
Sidang tersebut
juga melibatkan Sekretariat MPPKD bersama tim penunjang sidang kerugian daerah
yang menjalankan peran teknis sebagai penuntut. Turut hadir saksi ahli dari Tim
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini Tim Penyelesaian Kerugian Daerah,
guna memberikan keterangan dan pertimbangan teknis sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
Dalam sidang
tersebut, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah menetapkan tiga
hasil keputusan terhadap perkara kerugian daerah yang disidangkan. Pada
prinsipnya, ketiga keputusan tersebut menegaskan bahwa para pihak yang dituntut
atas kerugian daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian kerugian
daerah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Sekretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam keterangannya menegaskan
bahwa pelaksanaan sidang MPPKD merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah
dalam memastikan setiap permasalahan kerugian daerah diselesaikan melalui
mekanisme yang jelas, objektif, dan berlandaskan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
"Sidang ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap kerugian daerah harus ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan. Kita ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap Junda Maulana.
Sementara itu,
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa sidang
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) merupakan bagian
penting dari mekanisme penyelesaian kerugian daerah, terutama yang melibatkan
ASN Non-Bendahara. Melalui sidang tersebut, dilakukan pembahasan dan penelaahan
terhadap kasus berdasarkan hasil pemeriksaan, kelengkapan dokumen, bukti
pendukung, serta keterangan dari pihak terkait.
"Sidang
MPPKD menjadi forum untuk mengkaji dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam
penanganan kerugian daerah secara objektif. Hasil pembahasan majelis
selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan keputusan dan langkah penyelesaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Natsir.
Ia menambahkan,
Inspektorat Daerah akan terus mengawal proses penyelesaian kerugian daerah
melalui koordinasi dan pemantauan tindak lanjut keputusan majelis. Hal ini
dilakukan untuk memastikan setiap kewajiban penyelesaian kerugian daerah
dilaksanakan sesuai ketentuan, serta didukung dengan administrasi dan
dokumentasi yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Melalui
pelaksanaan sidang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap
penyelesaian kerugian daerah dapat berjalan secara optimal, memberikan
kepastian hukum bagi para pihak, serta menjadi upaya preventif untuk
meningkatkan disiplin dan tanggung jawab seluruh aparatur dalam mengelola
keuangan dan aset daerah.