Mamuju – Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
melaksanakan kegiatan Probity Audit terhadap Proyek Strategis pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa
(3/11/2026).
Kegiatan
pengawasan tersebut difokuskan pada dua paket pekerjaan infrastruktur jalan,
yakni Peningkatan Jalan Ruas Pallang Pallang–Tibung di Kabupaten Majene serta
Pembangunan Jalan Ruas Piriang–Lombongan/Pattabeang di Kabupaten Majene.
Pelaksanaan Probity
Audit merupakan bagian dari peran APIP dalam mengawal pelaksanaan proyek
strategis pemerintah daerah, khususnya untuk memastikan proses pengadaan barang
dan jasa serta pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas
pengadaan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas.
Inspektur
Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa Probity Audit
menjadi salah satu instrumen pengawasan preventif untuk meminimalkan potensi
penyimpangan sejak proses pelaksanaan proyek berlangsung.
“Melalui
Probity Audit, APIP hadir untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan proyek
strategis berjalan sesuai ketentuan, mulai dari aspek administrasi, proses
pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengawasan ini bukan
semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan keyakinan dan
rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan transparan, akuntabel,
dan tepat sasaran,” ungkap M. Natsir.
Ia juga
menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek strategis perlu dilakukan secara
optimal agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah dapat
dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan
infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas
wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah. Karena itu, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat berkomitmen
menjaga kualitas pekerjaan, ketepatan pelaksanaan, dan akuntabilitas penggunaan
anggaran,” tambahnya.
Melalui
kegiatan ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat
fungsi pengawasan intern melalui pendekatan preventif dan berbasis risiko,
sekaligus memastikan pelaksanaan proyek strategis daerah berjalan sesuai tujuan
pembangunan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Sulawesi Barat.