Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau biasa diistilahkan Visi dan PEN adalah dua hal yang harus dikerjakan secara bersama dalam situasi saat ini. Hal tersebut dikemukakan, Menkopolhukam RI Mahfud MD pada rapat koordinasi (rakor) meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta kesiapan Pilkada serentak 2020, Kamis 27 Agustus 2020. “Dua hal ini harus kita kerjakan bersama, sebab tidak mungkin kita tidak melakukan hal ini di dalam perkembangan saat ini,”tandas Mahfud Mahfud menjelaskan, kedua arah kebijakan tersebut sangat penting dilaksanakan sebab Indonesia sedang diambang resesi, yang diperkirakan akan terjadi pada akhir September atau awal Oktober mendatang. “Objektif saja kita ini sedang diambang resesi, secara logika kita akan memasuki resesi ekonomi pada akhir September atau memasuki awal Oktober dan hal itu tidak bisa terhindarkan. Inilah yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua anak panah kebijakan pemerintah itu yakni Visi dan PEN,”kata Mahfud Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, resesi yang dimaksud bukan berarti krisis, namun merupakan istilah teknis dari satu situasi atau keadaan suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonominya dalam kuartal minus di bawah satu atau nol persen secara berturut-turut. “Resesi tidak selalu berarti krisis ekonomi, resesi dan krisis itu beda. Olehnya itu kita terus bekerja agar ekonomi masyarakat tumbuh di atas nol persen. Kita hidupkan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi resesi,”imbau Mahfud Melalui kesempatan itu, Mahfud juga menekankan terkait penegakan hukum protokol kesehatan, Ia mengatakan hal tersebut harus dilakukan secara persuasif dan tetap memperhatikan kearifan lokal. Terkait Pilkada serentak, Mahfud juga menegaskan, meski di masa Pendemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada tidak boleh mundur dan protokol kesehatan harus terus ditegakkan, sebab jangan sampai Pilkada sebagai bagian dari pesta demokrasi menimbulkan kesedihan karena Covid-19. Mendagri RI, Tito Karnavian, mengatakan, Presiden RI pernah menyampaikan seluruh kepala negara dan kepala daerah di dunia termasuk Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah menghadapai problema yang sama, yaitu dilematika antara dua persoalan, penanganan kesehatan dan ekonomi. “Keduanya tidak bisa dinafikan, kita memang mengutamakan masalah kesehatan tetapi kita juga tidak bisa membuat ekonomi menjadi mati. Jika ekonomi yang mati, maka akan membuat pembangunan kapasitas kesehatan akan menurun karena biaya yang gagal dan akan menimbulkan kritik sosial. Olehnya itu keduanya diselamatkan, kesehatan diutamakan dan ekonomi juga tetap berjalan survive,”kata Tito Rakor yang digelar secara vitual tersebut, diikuti seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kotamadya) se-Indonesia melalui video conference (vidcon). Untuk Pemprov Sulbar, Rakor diikuti Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, bersama Wakajati Sulbar, Agustin, Kepala BPKP Sulbar, Hasoloan Manalu, Kepala BPBD Sulbar Darno Majid dan Perwakilan Polda Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Sumber : Kominfo Sulbar (SIT)
