INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang maju dan malaqbi melalui pengawasan Internal yang profesional

Kontak info

JL. ABD MALIK PATTANA ENDENG KOMPLEKS PERKANTORAN GUBERNUR SULBAR, RANGAS , MAMUJU, SULAWESI BARAT 91511, INDONESIA
inspektorat@sulbarprov.go.id
087781177168

Ikuti sosial media kami

Data yang tersaji di Opendata adalah bagian dari kebijakan Satu Data

Anda bisa mengunjungi Opendata Sulawesi Barat untuk data sektoral lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengimplementasikan Satu Data yang tersaji pada portal opendata.

Kunjungi Opendata Sulbar

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Last update: 2025-02-17 02:52:42 Kategori: Pemerintahan & Desa

Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan Di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya…

Last update: 2025-02-17 02:50:29 Kategori: Pemerintahan & Desa

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah.

Last update: 2025-02-27 01:50:54 Kategori: Pemerintahan & Desa

Tingkat Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinsi Sulawesi Barat

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Pejabat Wajib Lapor, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK..

Last update: 2025-02-17 02:59:57 Kategori: Pemerintahan & Desa