Prosedur Penanganan Bencana
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
1. Tujuan
Prosedur ini disusun untuk memberikan pedoman dalam
penanganan keadaan darurat atau bencana di lingkungan Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat guna melindungi keselamatan pegawai, mengamankan
dokumen dan aset penting, serta memastikan keberlangsungan pelayanan dan
kegiatan pengawasan.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku bagi seluruh pegawai dan pihak
yang berada di lingkungan kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
dalam menghadapi kondisi darurat atau bencana, seperti:
- Gempa bumi
- Kebakaran
- Banjir
- Tanah longsor
- Gangguan keamanan atau keadaan darurat lainnya
3. Penanggung Jawab
- Inspektur Daerah – penanggung jawab utama penanganan keadaan
darurat.
- Sekretaris Inspektorat – koordinator pelaksanaan penanganan bencana
di lingkungan kantor.
- Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian – penanggung jawab
sarana prasarana, evakuasi, serta pengamanan dokumen dan aset.
- Seluruh Pegawai – wajib mengikuti arahan dan prosedur
keselamatan yang telah ditetapkan.
4. Prosedur Penanganan Bencana
A. Tahap Pencegahan
1.
Menyediakan sarana
keselamatan seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan), jalur evakuasi, dan
titik kumpul.
2.
Melakukan sosialisasi dan
simulasi penanganan bencana kepada seluruh pegawai secara berkala.
3.
Menyimpan dokumen penting
secara aman serta melakukan backup dokumen secara digital.
4.
Memastikan kondisi instalasi
listrik dan peralatan kantor dalam keadaan aman.
B. Tahap Tanggap Darurat
1.
Pegawai yang pertama kali
mengetahui adanya bencana segera melaporkan kepada pimpinan atau petugas
yang bertanggung jawab.
2.
Seluruh pegawai diminta tetap
tenang dan mengikuti arahan petugas.
3.
Pegawai segera melakukan evakuasi
melalui jalur evakuasi yang telah ditetapkan menuju titik kumpul.
4.
Apabila terjadi kebakaran
kecil, petugas dapat menggunakan APAR untuk memadamkan api jika kondisi
memungkinkan.
5.
Tim yang ditunjuk segera mengamankan
dokumen penting dan perangkat kerja apabila situasi memungkinkan.
6.
Apabila diperlukan, segera
menghubungi instansi terkait seperti BPBD, pemadam kebakaran, atau aparat
keamanan.
C. Tahap Penanganan Pasca Bencana
1.
Melakukan pengecekan kondisi
pegawai untuk memastikan tidak ada korban.
2.
Melakukan pendataan
kerusakan sarana, prasarana, serta dokumen yang terdampak.
3.
Menyusun laporan kejadian
bencana kepada pimpinan dan pihak terkait.
4.
Melakukan langkah pemulihan operasional
kantor secara bertahap agar kegiatan pengawasan dapat berjalan kembali.
5. Penutup
Prosedur ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi kondisi darurat
atau bencana. Dengan adanya prosedur ini diharapkan penanganan bencana dapat
dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif sehingga dapat meminimalkan
risiko terhadap keselamatan pegawai serta kerugian terhadap aset dan dokumen
penting.
