Mamuju, (20 Mei 2025) — Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Tim Manajemen Risko Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Manajemen Risiko, bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar.
Ranpergub ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan Ranpergub ini juga selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Manajemen risiko merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan akuntabilitas. Penerapan manajemen risiko yang sistematis akan memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Proses harmonisasi ini merupakan tahap penting untuk memastikan keselarasan norma, substansi, serta keterpaduan Ranpergub dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah pusat.
Selanjutnya, hasil dari rapat harmonisasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan naskah akhir Ranpergub sebelum ditetapkan secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Barat.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang adaptif, responsif, dan akuntabel.
