Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Gelar Pelatihan Daring Tim Penilai Manajemen Risiko SPBE dengan Narasumber dari Kementerian PANRB

Mamuju, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan pelatihan daring bagi tim penilai manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), bertempat di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 5 Mei 2025.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan manajemen risiko SPBE yang sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko SPBE, termasuk peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola manajemen risiko SPBE.

PANRB juga menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam memastikan kelangsungan layanan digital dan dampaknya terhadap evaluasi layanan pemerintah digital. Diskusi juga menyentuh konsep masa depan evaluasi pemerintah digital, yang akan berorientasi pada dampak dan memiliki lebih sedikit indikator.

PANRB juga membahas proses hukum, khususnya proses manajemen risiko, yang dibagi menjadi tiga tahap: analisis lingkungan, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Konteks atau analisis lingkungan melibatkan pencarian informasi umum, menentukan komitmen risiko, dan mengidentifikasi pemilik risiko. Tujuan menyediakan layanan lisensi digital juga disebutkan. PANRB juga membahas struktur tim manajemen risiko dan identifikasi risiko, yang mungkin timbul dari undang-undang atau faktor eksternal lainnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tim penilai manajemen risiko SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.