Mamuju, Inspektur Daerah Prov. Sulbar, M. Natsir, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2024 secara virtual dari Kantor Inspektorat Daerah Prov. Sulbar, Selasa, 15 April 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini berlangsung secara hybrid dari Aula Bimah, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, serta diikuti oleh sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tergabung dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal PKN VI.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Plh. Sekprov. Sulbar, Herdin Ismail turut hadir secara virtual bersama para pimpinan daerah lainnya.
Entry Meeting ini merupakan tahap awal pemeriksaan LKPD yang bertujuan untuk membangun komunikasi awal antara BPK dan entitas yang akan diperiksa, serta menyamakan pemahaman dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah.
Anggota VI BPK RI, Drs. Fathan Subchi, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara entitas yang diperiksa dan tim pemeriksa. “Selain memberikan opini, BPK juga menyampaikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dan mendorong pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan sebelumnya,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi pemeriksaan LKKL, yang melibatkan sejumlah entitas terkait pengelolaan dana transfer, Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Acara ditutup dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada sejumlah provinsi yang hadir secara langsung, termasuk Bali, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
