Mamuju, 18 Juli 2025, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Acara ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Jumat 18 Juli 2025.
Agenda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan eksternal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Zulherizal, disaksikan oleh para pejabat lingkup Pemprov Sulbar, termasuk jajaran Inspektorat Daerah.
“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sistem pengawasan intern, khususnya untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,”
ujar M. Natsir, Inspektur Daerah Provinsi Sulbar.
Melalui MoU ini, BPKP akan mendukung Pemprov Sulbar dalam pelaksanaan pengawasan intern, evaluasi kebijakan, asistensi SPIP, dan peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Nota kesepahaman ini juga menjadi wujud nyata dari semangat kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan di daerah.
