Jakarta, 27 Oktober 2025 — Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Syahid Hasan, mewakili Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Workshop Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (27/10/2025), bertempat di Aula Gandhi Lt. 2, Kantor BPKP, Jakarta Timur.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Dr. Setya Nugraha, SE, M.I.B.A, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, yang dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara BPKP dan Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kapabilitas APIP. Ia menyampaikan bahwa penguatan APIP merupakan kunci terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
“BPKP terus mendorong Inspektorat Daerah untuk bertransformasi menjadi unit pengawasan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Penilaian kapabilitas bukan sekadar formalitas, tetapi alat ukur sejauh mana APIP mampu memberi nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan,” ujar Dr. Setya Nugraha saat membuka kegiatan.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Hasoloan Manalu, SE, MM, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah, bersama Team Teaching BPKP, yang menjelaskan secara komprehensif tentang perubahan pedoman penilaian kapabilitas, metode evaluasi terbaru, dan strategi peningkatan level kapabilitas APIP sesuai standar nasional.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kapabilitas APIP di seluruh Indonesia, seiring dengan diperbaharuinya pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP oleh BPKP. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Inspektur dan pejabat pengampu penilaian Kapabilitas APIP dari berbagai daerah.
Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Syahid Hasan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran APIP daerah dalam memperkuat peran dan fungsi pengawasan internal secara profesional dan berintegritas.
“Workshop ini sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kapabilitas APIP di daerah berjalan searah dengan pedoman terbaru BPKP. Dengan pemahaman yang sama, kita bisa mempercepat peningkatan kualitas pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan pentingnya peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami mendukung penuh langkah BPKP dalam memperbaharui pedoman peningkatan kapabilitas APIP. Ini menjadi pijakan penting bagi Inspektorat daerah untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi, dan memastikan pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tutur M. Natsir.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan APIP yang semakin kapabel, independen, dan berdaya saing dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang efektif dan berintegritas di seluruh Indonesia.
