Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Rakor yang berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika ini merupakan bagian dari program strategis Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dan pejabat strategis dari tujuh wilayah di Sulawesi Barat, yakni Provinsi Sulbar dan enam kabupaten yakni Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Pasangkayu, serta Polewali Mandar.
Para pejabat yang hadir terdiri dari bupati/walikota, ketua DPRD, sekda, inspektur daerah, kepala BPKAD, dan admin MCSP 2025.
Inspektur, M. Natsir menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.
“Kami mendukung penuh langkah strategis KPK dan siap berbenah melalui tata kelola pemerintahan yang melayani dan berintegritas,” ujar Natsir.
Rakor dibuka pimpinan KPK RI, Johanis Tanak sekaligus memberikan arahan untuk penguatan upaya pencegahan korupsi di daerah. Pada rakor tersebut, hadir pula Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Widowo.
Rakor selanjutnya dilanjutkan dengan paparan upaya pencegahan korupsi dan diskusi oleh Gubernur-Ketua DPRD Provinsi serta seluruh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten se-Sulawesi Barat.
Beberapa isu penting yang dibahas dalam Rakor ini antara lain penguatan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP), perbaikan pengelolaan aset daerah, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penerapan sistem e-planning dan e-budgeting secara terintegrasi di seluruh daerah.
Diskusi dipandu oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto. Rakor diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antikorupsi Pemprov dan kabupaten se-Sulbar
Rakor ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi oleh Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat, Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemprov Sulbar untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan setiap kebijakan pembangunan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi demi pelayanan publik yang lebih baik.
